Ia menilai safari politik mantan presiden merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi karena setiap warga negara tetap memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk mendukung partai.
Menurut Amir, kehadiran mantan presiden dalam agenda politik dapat dipahami sebagai upaya memperkuat solidaritas internal partai sekaligus mentransfer pengaruh politik kepada kader.
Namun, ia mengingatkan semakin aktif seorang mantan presiden dalam politik praktis, semakin besar pula peluang munculnya persepsi publik bahwa dirinya lebih mewakili kepentingan partai daripada menjadi figur pemersatu bangsa.
Ia menambahkan, penilaian masyarakat terhadap safari politik Jokowi pada akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi.
Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, aktivitas politik elite dinilai berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai prioritas yang seharusnya didahulukan.
Agenda safari politik Jokowi di NTT tersebut mencakup pertemuan dengan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta sejumlah kegiatan di wilayah Kupang dan sekitarnya.
Kunjungan itu memicu diskusi di ruang publik mengenai posisi mantan presiden setelah menyelesaikan masa jabatannya, antara tetap aktif dalam politik praktis atau lebih berperan sebagai negarawan yang memberikan kontribusi melalui pengalaman dan pemikiran strategis. []
Tinggalkan Balasan