Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons rencana mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang akan mengajukan dua permohonan praperadilan.
Gugatan tersebut ditujukan untuk menguji sejumlah tindakan hukum yang dilakukan Kejagung serta penyidik Polda Metro Jaya dan/atau Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan institusinya menghormati langkah hukum yang akan ditempuh Febrie.
Menurutnya, setiap tersangka maupun kuasa hukumnya memiliki hak untuk mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Silakan, itu hak tersangka maupun penasihat hukum apabila ingin mengajukan praperadilan. Hal tersebut sudah diatur dalam KUHAP,” ujar Anang kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).
Sementara itu, kuasa hukum Febrie Adriansyah, Firman Wijaya, menjelaskan pihaknya akan mengajukan dua permohonan praperadilan secara terpisah karena masing-masing memiliki objek sengketa dan dasar pengujian hukum yang berbeda.
Permohonan pertama akan menguji keabsahan penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk tindakan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung.
“Permohonan pertama terkait upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindakan penahanan,” kata Firman.
Tinggalkan Balasan