Adapun permohonan kedua akan menggugat penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU.

Selain itu, gugatan tersebut juga akan menguji tindakan penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dan/atau Kortas Tipikor Polri.

“Permohonan kedua berkaitan dengan penetapan status tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, termasuk tindakan penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dan/atau Kortas Tindak Pidana Tipikor,” ujarnya.

Firman menambahkan, pemisahan dua permohonan praperadilan itu merupakan bagian dari strategi pembelaan yang disusun tim kuasa hukum.

Menurutnya, setiap perkara memiliki karakteristik berbeda sehingga memerlukan dasar pengujian yang tidak sama di hadapan hakim.

“Kedua permohonan memang kami ajukan secara terpisah. Ini merupakan strategi yang dimungkinkan dalam hukum acara pidana karena objek dan tindakan yang diuji berbeda, sehingga dasar pengujiannya juga berbeda,” tutur Firman. []