Mengapa SK Pemberhentian Baru Terbit pada Agustus?
Jarak waktu antara munculnya kasus pada Juni dan terbitnya SK pemberhentian pada awal Agustus dapat terlihat cukup panjang.
Namun, proses penegakan kode etik mahasiswa tidak berhenti pada pemeriksaan awal di tingkat fakultas.
Peraturan Unhas mengatur sejumlah tahapan, mulai dari pemeriksaan, persidangan, penyusunan keputusan hingga mekanisme keberatan.
Sesuai ketentuan, mahasiswa yang dikenai keputusan MKEM tingkat fakultas dapat mengajukan keberatan kepada Rektor.
Selanjutnya, Rektor dapat membentuk MKEM tingkat universitas untuk memeriksa kembali penerapan hukum dalam putusan tingkat fakultas.
Dalam kasus WL, tahapan tersebut menjadi bagian penting karena keputusan pemberhentian harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas.
Pencabutan status seseorang sebagai mahasiswa Unhas juga merupakan kewenangan Rektor.
Pelecehan Seksual Dikategorikan Pelanggaran Berat
Secara normatif, dugaan tindakan yang dilakukan WL memiliki konsekuensi serius dalam sistem etik mahasiswa Unhas.
Peraturan Senat Akademik Unhas Nomor 00004/UN4.2/2023 tentang Kode Etik Mahasiswa melarang mahasiswa melakukan berbagai perbuatan yang termasuk pelanggaran dan penyimpangan seksual, pornografi, pelecehan seksual, serta seks bebas, baik di dalam maupun di luar lingkungan Unhas.
Sementara itu, Peraturan Rektor Unhas Nomor 17/UN4.1/2023 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa memasukkan pelecehan seksual sebagai kategori pelanggaran berat.
Tinggalkan Balasan