Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3), yang membuka kemungkinan dijatuhkannya sanksi berat terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sanksi berat tersebut antara lain pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri serta pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan sebagai mahasiswa.
Dengan demikian, keputusan pemberhentian WL memiliki dasar dalam sistem etik internal Unhas dan bukan semata-mata merupakan respons terhadap tekanan publik setelah kasus tersebut viral.
Unhas Perkuat Kebijakan Pencegahan Kekerasan
Penanganan kasus WL juga berlangsung di tengah penguatan kebijakan Unhas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.
Unhas memiliki Peraturan Rektor Nomor 14/UN4.1/2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Lingkup Universitas Hasanuddin sebagai salah satu dasar kebijakan dalam menangani berbagai bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Sebelumnya, Unhas juga telah menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 6/UN4.1/2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unhas serta Peraturan Rektor Nomor 7/UN4.1/2023 tentang Kode Etik Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
Melalui kerangka regulasi tersebut, penanganan kasus kekerasan tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan disiplin mahasiswa, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.
Dengan terbitnya keputusan pemberhentian tersebut, Unhas menegaskan bahwa status sebagai mahasiswa tidak menjadi alasan untuk mengabaikan standar etik yang berlaku.
Kasus WL juga menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kampus, termasuk dugaan pelecehan seksual yang dilakukan melalui ruang digital, dapat diproses melalui mekanisme etik dan berujung pada sanksi paling berat berupa kehilangan status sebagai mahasiswa. []
Tinggalkan Balasan