Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, sebagai saksi dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah.
Dalam persidangan tersebut, tim hukum Kejagung juga menghadirkan dua ahli pidana, yakni Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Fatahilah Akbar.
Di hadapan hakim, Yunus menjelaskan bahwa penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak harus menunggu tindak pidana asal atau predicate crime memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Menurut Yunus, hal utama dalam perkara TPPU adalah memastikan adanya harta kekayaan yang diduga bersumber dari tindak pidana.
Dengan demikian, proses penanganan TPPU tidak harus terlebih dahulu menunggu perkara pidana asal dinyatakan inkrah.
Ia mengatakan, apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana asal, perkara TPPU tetap dapat didakwakan secara mandiri.
Namun, perbuatan pidana yang diduga menjadi sumber harta tersebut tetap harus dijelaskan dalam surat dakwaan.
“Kalau tidak ada bukti yang cukup mengenai tindak pidana asal, bisa juga didakwakan TPPU secara stand alone, secara mandiri. Tapi biasanya diuraikan perbuatan-perbuatan yang melahirkan uang tadi,” ujar Yunus dalam persidangan.
Yunus juga menjelaskan mengenai mekanisme pembuktian dalam perkara TPPU yang didakwakan secara mandiri.
Menurutnya, terdakwa memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa aset tertentu bukan berasal dari hasil tindak pidana.
Sementara itu, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan unsur-unsur perkara yang didakwakan.
Ia turut merujuk pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
Ketentuan tersebut, kata Yunus, menegaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara TPPU tidak mensyaratkan pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu.
“Tidak wajib artinya dia ditempatkan sebagai suatu independent crime yang bisa diusut sendiri. Nanti tetap dibuktikan di pengadilan pada waktu pemeriksaan di pengadilan,” katanya.
“Terdakwa dikasih kesempatan membuktikan satu saja asetnya bukan berasal dari pidana, yang lain tetap dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi untuk menyidik, menuntut, memeriksa di pengadilan tidak perlu dibuktikan dulu apalagi sampai dengan inkrah baru masuk ke TPPU,” sambungnya.
Tinggalkan Balasan