Yunus Ungkap Kasus Bahasyim
Untuk memperkuat keterangannya, Yunus kemudian mencontohkan perkara yang pernah menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bahasyim Assifie.
Yunus menyebut perkara tersebut terjadi pada sekitar 2004-2005. Saat itu, Bahasyim awalnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp1 miliar.
Namun, dalam proses berikutnya, Bahasyim juga dijerat dengan perkara TPPU setelah penyidik menemukan aset dengan nilai sekitar Rp66 miliar.
Febrie Gugat Penahanan
Sementara itu, dalam gugatan praperadilan yang diajukannya, Febrie Adriansyah meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membatalkan penahanan yang dilakukan Kejagung.
Permintaan tersebut tercantum dalam petitum permohonan praperadilan yang diajukan Febrie ke PN Jakarta Selatan.
Febrie juga meminta hakim menyatakan surat perintah penahanan terhadap dirinya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Adapun surat perintah yang dipersoalkan adalah Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026.
Melalui kuasa hukumnya, Febrie meminta hakim menyatakan surat perintah penahanan tersebut tidak sah berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya. []
Tinggalkan Balasan