Jakarta, ERANASIONAL.COM – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak permohonan praperadilan yang diajukan KMRT Roy Suryo.
Permohonan tersebut berkaitan dengan upaya paksa berupa larangan bepergian ke luar negeri yang diterapkan Polda Metro Jaya.
Putusan itu dibacakan dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).
“Mengadili, menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,” kata I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan.
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan permohonan praperadilan tersebut tidak lagi relevan karena perkara pokok yang menjerat Roy Suryo terkait dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah dilimpahkan ke pengadilan.
Hakim menjelaskan, perkara pokok tersebut telah dilimpahkan penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan kemudian diregister.
Dengan demikian, kewenangan atas pemeriksaan perkara telah beralih ke PN Jakarta Timur.
“Menimbang, bahwa sekalipun objeknya tidak sama persis, namun permohonan Praperadilan ini memiliki kesamaan dengan perkara Praperadilan Nomor: 108/Pid.Pra/2026/PN Jakarta Selatan yang diputus pada tanggal 20 Juli 2026 dari aspek waktu pengajuannya, yakni diajukan setelah perkara pokok dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026,” ujar hakim.
Menurutnya, sejak perkara pokok resmi dilimpahkan dan diregister di PN Jakarta Timur, status Roy Suryo juga berubah dari tersangka menjadi terdakwa.
“Sejak perkara pokok dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diregister, maka sejak saat itu kewenangan terkait perkara telah beralih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan status Pemohon telah berubah menjadi terdakwa,” lanjutnya.
Tinggalkan Balasan