Hakim juga merujuk pada Pasal 163 ayat (1) huruf e KUHAP. Ketentuan tersebut, menurutnya, mengatur bahwa permohonan praperadilan hanya dapat menunda pemeriksaan perkara pokok apabila perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan ketika proses praperadilan masih berlangsung.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai Roy Suryo mengajukan permohonan praperadilan secara bertahap setelah perkara pokok lebih dahulu masuk ke pengadilan.
Tindakan tersebut dinilai hakim sebagai bentuk penyalahgunaan prosedur hukum.
“Permohonan yang diajukan dalam perkara ini terkait upaya paksa penetapan tersangka dan larangan bagi tersangka untuk keluar dari wilayah Indonesia sudah tidak relevan lagi,” kata hakim.
Hakim menambahkan, kondisi tersebut bukan hanya disebabkan Roy Suryo dinilai tidak menggunakan haknya untuk menguji upaya paksa melalui praperadilan sejak 7 November 2025 hingga penyidikan dinyatakan lengkap, tetapi juga karena status hukumnya kini telah berubah menjadi terdakwa.
“Tidak hanya karena Pemohon secara sadar telah mengabaikan hak mengajukan permohonan Praperadilan untuk menguji upaya paksa tersebut dalam rentang waktu tanggal 7 November 2025 sampai dengan hasil penyidikan dinyatakan lengkap, namun juga karena status Pemohon saat ini sudah berubah menjadi terdakwa,” pungkasnya. []
Tinggalkan Balasan