Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ketentuan mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan konstitusi.
Putusan tersebut diambil karena norma itu dinilai berpotensi membatasi, bahkan menghilangkan, hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta aspirasinya.
Hal itu tercantum dalam Putusan MK Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang menguji ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dalam pertimbangannya, MK menilai KUHP baru tidak seharusnya kembali memasukkan ketentuan yang memiliki substansi serupa dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP peninggalan kolonial.
Hakim Konstitusi Adies Kadir mengatakan, mempertahankan substansi pasal-pasal tersebut berpotensi mengabaikan sejumlah prinsip konstitusional yang dijamin negara.
Menurut dia, hal itu berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat, kebebasan memperoleh informasi, serta kepastian hukum.
“Mempertahankan substansi atau kemiripan substansi tersebut sama dengan menegasikan prinsip persamaan di depan hukum, kebebasan mengekspresikan pikiran dan kebebasan berpendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum,” kata Adies.
MK tetap mengakui bahwa kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang merupakan bagian yang harus mendapat perlindungan hukum.
Namun, Mahkamah menilai perlindungan tersebut tidak dapat diberlakukan dengan cara yang sama terhadap pemerintah maupun lembaga negara.
Tinggalkan Balasan