MK juga merujuk pada Putusan Nomor 105/2024 yang sebelumnya menegaskan bahwa badan hukum tidak dapat bertindak sebagai pihak pengadu atau pelapor dalam perkara pencemaran nama baik.
Sebab, menurut MK, pencemaran nama baik hanya dapat ditujukan kepada individu. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam perkara yang berkaitan dengan Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam konteks tersebut, pengaduan terkait pencemaran atau penghinaan hanya dapat dilakukan oleh kepala negara yang bersangkutan, termasuk melalui advokat berdasarkan surat kuasa khusus.
Mahkamah juga menilai pemerintah dan lembaga negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.
Karena itu, kritik dan pendapat yang disampaikan masyarakat merupakan bagian penting dalam kehidupan negara demokratis.
“Berkenaan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pemerintah dan/atau lembaga-lembaga negara harus terbuka terhadap pengawasan, kritik, dan pendapat rakyat sebagai pemegang kedaulatan,” ujar Adies.
MK menegaskan bahwa mempertahankan substansi pasal-pasal penghinaan terhadap pemerintah yang pernah terdapat dalam KUHP lama justru berisiko mengurangi hak konstitusional warga negara.
Mahkamah menyebut suara dan aspirasi masyarakat harus menjadi salah satu pedoman bagi lembaga negara dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
“Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, suara atau aspirasi rakyat harus menjadi pedoman atau pemandu bagi setiap lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945,” tegas MK.
Selain itu, MK mengingatkan Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang agar tidak menghidupkan kembali norma yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional.
Mahkamah menegaskan, status inkonstitusional terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama bukan sekadar menyangkut penghapusan nomor atau huruf pasal.
Sebaliknya, putusan tersebut harus dimaknai sebagai pembatalan terhadap materi atau substansi yang terkandung dalam norma tersebut.
“Artinya, pernyataan norma Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama inkonstitusional tidaklah boleh dimaknai sebagai bentuk pembatalan suatu Pasal (berupa angka atau huruf), namun harus dimaknai sebagai pembatalan terhadap materi atau substansi yang terkandung dalam norma-norma dimaksud,” tegas MK.
Perkara uji materi tersebut diajukan sembilan mahasiswa, yakni Tania Iskandar, Sila Fide Novira Nggebu, Muhammad Restu, Yuli Wulan Ningsih, Ika Minawati, Putra Muhammad Fadilla, Tasya Ayu Hapsari, Mawar Prasiska Nur Rizki, dan Riesa Zhafirah. []
Tinggalkan Balasan