Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi III DPR RI mengungkapkan terdapat 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam cakupan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan nantinya dapat dikenai mekanisme perampasan aset.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, daftar tersebut disusun setelah Komisi III melakukan kajian dan pendalaman, termasuk mempertimbangkan masukan dari sejumlah ahli hukum mengenai pentingnya pembatasan jenis tindak pidana yang dapat dijerat aturan tersebut.
“Komisi III DPR RI melakukan riset dan pendalaman terhadap jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam RUU ini,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8).
Menurut dia, para ahli memberikan pandangan agar ketentuan dalam RUU Perampasan Aset diarahkan pada tindak pidana yang memiliki motif ekonomi, menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat, serta tergolong serius dan memberikan dampak ekonomi yang luas.
Komisi III DPR RI juga membandingkan mekanisme perampasan aset yang diterapkan di sejumlah negara sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi di Indonesia.
Habiburokhman mencontohkan Selandia Baru yang memungkinkan perampasan aset tanpa melalui putusan pidana terhadap tindak pidana tertentu yang dinilai signifikan.
Ketentuan tersebut antara lain mencakup perkara dengan ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun dan nilai aset lebih dari NZ$30 ribu.
Sementara itu, sejumlah negara seperti Singapura, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, dan Belanda menerapkan mekanisme perampasan aset untuk perkara narkotika maupun kejahatan serius lainnya.
Italia memiliki cakupan yang lebih spesifik, antara lain terhadap tindak pidana korupsi, mafia, serta kejahatan terorganisasi serius lainnya.
Adapun Amerika Serikat memberikan perhatian pada perkara narkotika, penipuan (fraud), korupsi, dan tindak pidana terorganisasi.
Tinggalkan Balasan