Di Australia dan Inggris, mekanisme perampasan aset tanpa melalui jalur pidana juga dapat diterapkan terhadap perkara-perkara besar yang ditangani oleh pengadilan dengan tingkat kewenangan lebih tinggi.

Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR RI berupaya memastikan RUU Perampasan Aset dapat diterapkan secara efektif dengan tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan kemanfaatan.

Dia memastikan aspirasi masyarakat serta pandangan para ahli akan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan regulasi tersebut.

Baca Juga
Gudang Barang Bukti Satlantas Gowa Dibobol Maling, Empat Pemuda Ditangkap
Polisi Ungkap Penyebab Siswi 16 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai Tiga Sekolah di Semarang
Roy Suryo Berduka, Rekan Seperjuangan Kasus Ijazah Jokowi Rizal Fadillah Meninggal

“Mencermati masukan tersebut, dalam penyusunan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, Komisi III DPR RI saat ini telah memasukkan dalam daftar mengenai tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset dalam undang-undang ini,” ujar Habiburokhman.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan para ahli diperlukan agar regulasi yang dihasilkan bersifat partisipatif, komprehensif, serta sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara.

Berikut 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam daftar yang dapat dikenai perampasan aset:

  1. Tindak pidana korupsi;
  2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika;
  3. Tindak pidana terorisme;
  4. Tindak pidana penyelundupan manusia;
  5. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
  6. Tindak pidana di bidang kehutanan;
  7. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  8. Tindak pidana di bidang perpajakan;
  9. Tindak pidana di bidang perbankan;
  10. Tindak pidana di bidang perasuransian;
  11. Tindak pidana di bidang pertambangan;
  12. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan
  13. Tindak pidana perdagangan orang. []