Gerindra Sebut PT 5 Persen Sudah Disepakati
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengungkapkan adanya kesepahaman di antara sejumlah ketua umum partai terkait perubahan ambang batas parlemen.
Menurut Sugiono, angka 5 persen menjadi salah satu poin yang mendapat persetujuan dalam pertemuan tersebut.
Gerindra, kata dia, melihat perubahan itu diperlukan agar penyelenggaraan Pemilu mendatang dapat berjalan lebih efektif dan efisien, tanpa menghilangkan aspek keterwakilan suara rakyat.
“Satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati,” kata Sugiono.
Lima Rambu MK soal Ambang Batas Parlemen
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan sejumlah rambu bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali ketentuan parliamentary threshold.
Hal tersebut tercantum dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Februari 2024.
Dalam putusan tersebut, MK meminta agar ambang batas parlemen yang baru dirancang untuk dapat digunakan secara berkelanjutan.
Ketentuan tersebut juga harus tetap berada dalam kerangka sistem Pemilu proporsional.
MK turut menekankan pentingnya meminimalkan besarnya suara pemilih yang tidak dapat dikonversikan menjadi kursi di DPR RI.
Selain itu, perubahan ambang batas harus diarahkan untuk mendukung penyederhanaan partai politik.
MK juga menetapkan bahwa perubahan ketentuan tersebut harus sudah selesai sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.
Rambu terakhir berkaitan dengan keterlibatan publik. MK menegaskan proses perubahan harus melibatkan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu, dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna.
Partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR juga disebut harus dilibatkan dalam proses tersebut. []
Tinggalkan Balasan