Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait dorongan dari eks Menko Polhukam Mahfud MD yang mendesak agar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turut diperiksa.
Permintaan ini berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penanganan perkara ini masih berada di fase awal pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Ia menekankan bahwa penyidik saat ini tengah berkonsentrasi mengumpulkan dan memperkuat alat bukti untuk merangkai konstruksi hukum yang utuh.
“Perkara ini baru saja naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan setelah OTT. Fokus kami saat ini adalah melengkapi bukti-bukti tambahan,” ujar Budi di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).
Budi meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan kesempatan bagi penyidik untuk bekerja secara profesional sesuai koridor hukum.
Terkait potensi keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat tinggi, KPK memastikan akan terus melakukan pendalaman.
“Apakah ke depannya akan ada pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam kasus ini? Mari kita tunggu bersama perkembangannya,” tambahnya.
Tinggalkan Balasan