Kritik Tajam Mahfud MD
Pernyataan dari lembaga antirasuah ini muncul setelah Mahfud MD secara terbuka menyoroti ketiadaan informasi pemanggilan terhadap Nusron Wahid.
Dalam sebuah wawancara televisi pada Jumat (18/9), Mahfud menilai KPK wajib memberikan penjelasan transparan kepada publik mengenai status Nusron dalam perkara tersebut.
Menurut Mahfud, sangat tidak rasional jika sosok menteri tidak dimintai keterangan sama sekali, mengingat kasus rasuah ini terjadi tepat di kementerian yang ia pimpin.
“Tidak masuk akal publik jika hal seperti ini dibiarkan tanpa pemeriksaan, padahal (namanya) sudah disinggung secara terang-terangan. Jika Nusron tidak dipanggil, KPK justru akan memicu tanda tanya besar di masyarakat terkait posisi pejabat publik tersebut,” kritik Mahfud.
Pusaran Suspek dan ‘Orang Kepercayaan’
Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar OTT di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 lalu. Sehari berselang, KPK menetapkan delapan orang tersangka.
Dari unsur pejabat ATR/BPN, terdapat nama Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.
Dari pihak swasta, Presdir PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi dan perantara bernama Rizal Pahlevi turut ditahan.
Tinggalkan Balasan