Atase Pendidikan KBRI Tak Memiliki Arsip Pendidikan Gibran

Dalam persidangan yang sama, MK juga meminta keterangan Atase Pendidikan KBRI Singapura secara daring.

Dalam keterangannya, perwakilan atase pendidikan menyatakan tidak memiliki arsip atau dokumen yang menunjukkan Gibran pernah menempuh pendidikan di Singapura maupun Australia.

Persoalan dokumen pendidikan tersebut menjadi bagian dari gugatan terhadap syarat pencalonan Gibran sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Baca Juga
Rektor Unhas Bangga Prestasi Mahasiswa di PIMNAS dan Raihan Habibie Prize
Warga Protes Pohon Mahoni Ditebang di Pejaten Raya Jaksel, Trotoar Dipersoalkan
MPR Tetapkan 2 Desember sebagai Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Perkara tersebut diajukan sejumlah pihak, antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma M.S. Sihombing.

Denny sebelumnya menyebut dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gibran berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Dokumen yang tersedia hanya berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Denny dalam keterangannya, Rabu (30/9).

Menurut Denny, dokumen tersebut kemudian disampaikan kepada KPU sebagai bagian dari persyaratan pencalonan.

Surat itu menerangkan bahwa pendidikan Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia, dinilai setara dengan Grade 12 atau kelas 12 SMA serta SMK dengan peminatan Akuntansi.

Denny menilai surat tersebut tidak mencantumkan keterangan bahwa Gibran telah lulus dari institusi pendidikan tersebut.

“Surat ini tidak pernah dimunculkan secara resmi. Surat itu baru didapatkan setelah ada kawan yang namanya Bonatua Silalahi minta ke kementerian,” ujar Denny. []