Peristiwa yang tercantum dalam berkas tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2018 hingga 2026.
Namun, pihak Febrie menilai terdapat persoalan dalam rentang waktu yang dicantumkan pada kedua perkara tersebut.
Febri menjelaskan, tindak pidana asal yang disebut terjadi pada 2020-2025 justru diikuti dugaan TPPU yang periodenya dimulai sejak 2018.
“Tentang waktunya, tindak pidana asalnya disebut 2020-2025, tetapi TPPU-nya mundur dua tahun ke belakang, ini yang sejak awal sudah kami sampaikan bahwa tidak boleh ada pencucian uang yang mundur ke belakang,” kata Febri, Jumat (18/9/2026).
Ia menilai perbedaan rentang waktu tersebut menimbulkan pertanyaan dari sisi logika perkara. Meski demikian, Febri memastikan tim kuasa hukum tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami tetap menghormati kewenangan penyidik dan penuntut umum dan bahkan menyambut baik karena bukti-bukti akan dibuka di proses persidangan secara terang benderang,” ujarnya. []
Tinggalkan Balasan