Jakarta, ERANASIONAL.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028.
Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI, M. Cholil Nafis, menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pengembangan ekosistem ekonomi syariah dan memperlambat peningkatan pangsa pasar produk halal di Indonesia.
Menurut Cholil, penundaan penerapan aturan wajib halal justru membuat upaya memperluas pasar produk halal menjadi lebih sulit.
“Kalau halalnya ditunda, tambah susah kita mengejar market share, market impact-nya itu,” ujar Cholil dalam acara Ijtima’ Sanawi di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Ia menegaskan, penyediaan produk halal bagi masyarakat merupakan hal penting yang tidak semestinya diabaikan.
Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat dapat mengonsumsi produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Cholil juga mengingatkan bahwa konsumsi makanan dan barang haram memiliki konsekuensi dalam ajaran agama. Karena itu, ia menilai kebijakan terkait jaminan produk halal perlu mendapat perhatian serius.
MUI, lanjutnya, akan mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah tersebut. Meski hasil rapat organisasi masih ditunggu, Cholil memastikan pihaknya menolak penundaan kewajiban sertifikasi halal.
“Nanti ada pernyataan sikap dari MUI karena kami tidak setuju, menyesalkan halal itu ditunda. Tapi nanti tunggu tanggal mainnya hasil rapat kami, tapi intinya pasti menolak dengan penundaan ini,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan