MUI Sesalkan Penundaan Wajib Halal, Soroti Dampaknya bagi Industri Syariah

Pemerintah Pertimbangkan Kesiapan Industri

Sebelumnya, pemerintah memutuskan memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional serta masukan dari berbagai asosiasi dunia usaha dan industri.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal semula dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024.

Namun, pemerintah kemudian menyesuaikan jadwal tersebut melalui perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024.

“Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).

Perubahan regulasi tersebut mengatur ulang batas waktu pemenuhan sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk dan sektor usaha.

Untuk produk berupa jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan, kewajiban sertifikasi halal mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2028.

Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) memperoleh perpanjangan masa penahapan hingga 17 Oktober 2028 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan.

Penyesuaian tenggat juga berlaku bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri.

Kewajiban sertifikasi halal untuk kategori tersebut dimulai pada 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.