THR Tak Sesuai Kesepakatan, Buruh PLN Akan Mogok Nasional

JAKARTA – Aksi Mogok nasional akan dilakukan Buruh outsourcing PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) pada Juli mendatang.

Mogok nasional ini sebagai bentuk protes atas pemberian tunjangan hari raya atau THR yang diduga tak sesuai kesepakatan. Aksi mogok bakal berlangsung di 30 provinsi yang meliputi 300 kabupaten dan kota.

“FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dan KSPI (Konfederasi Sertikat Pekerja Indonesia) akan mengorganisasi pemogokan seluruh buruh outsourcing PLN,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, Sabtu (12/6/2021).

Aksi mogok massal ini sebelumnya akan didahului dengan demo yang berlangsung pada 16 Juni mendatang. Unjuk rasa rencananya berlangsung di kantor pusat dan kantor-kantor cabang PLN. Said berharap Dewan Direksi PLN tidak tinggal diam menanggapi tuntutan buruh.

Tak hanya itu, KSPI akan menyerukan masalah buruh outsourcing PLN di pertemuan Organisasi Buruh Internasional atau ILO. KSPI akan menyampaikan isu pembayaran upah murah, THR rendah, hubungan outsourcing tanpa batas, kontrak kerja terus-menerus, serta kesejahteraan yang tidak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan dan konvensi Organisasi Buruh Internasional atau ILO.

Sebelumnya, Buruh outsourcing PLN mempersoalkan berkurangnya THR sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 1,5 juta. Masalah itu bermula sejak munculnya Peraturan Direksi (Perdir) PLN Nomor 0219.

Yang mana peraturan ini disebut-sebut menghilangkan dua komponen tunjangan tetap, yaitu tunjangan kompetensi dan tunjangan delta menjadi tunjangan tidak tetap.

“Kedua tunjangan tersebut tidak lagi masuk dalam perhitungan pembayaran THR. Itulah sebabnya THR buruh outsourcing PLN 2021 per orangnya berkurang Rp 300 ribu sampai 1,5 juta dari tahun sebelumnya,” ucap Ketua Umum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik FSPMI  Abdul Bais.

Editor: Redaksi