Kepala BNPB, Letnan Jenderal Ganip Warsito menegaskan bahwa selain fokus dalam upaya pengendalian COVID-19, pihaknya akan terus memberikan dukungan pendampingan dalam bentuk bantuan dana siap pakai serta sarana dan prasarana operasi pemadaman darat dan udara.

Kemudian, pihaknya juga berkomitmen dalam hal pengerahan sumber daya nasional pada saat keadaan darurat bencana.

BNPB juga membangun keterpaduan dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dan mendukung KLHK dalam harmonisasi peraturan perundangan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Setelah mendengarkan beberapa paparan, Menteri Siti kembali mengingatkan bahwa pada tahun 2015, masa paling sulit dan cukup berat yang dihadapi adalah pada awal-awal bulan September. Kemudian tahun 2019, hal yang sama juga terjadi pada minggu pertama dan kedua bulan September.

“Dari rapat kali ini kita bersama-sama telah mengetahui polanya, pada bulan Agustus kita harus mewaspadai beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat dan sekitar Kalimantan Selatan,” ungkap Menteri Siti.

Provinsi Kalimantan Tengah pun juga diharapkan Menteri Siti untuk menaikkan level siaga daruratnya. Terkait hal ini, KLHK juga telah mengirimkan surat kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

“Kita punya keyakinan dalam upaya pengendalian karhutla karena didukung oleh data empirik dan pemahaman baik kita secara teoritik, kita percaya bahwa dari emisi GRK yang dihasilkan, karhutla memiliki pengaruh sebesar 50-60 persen dari emisi yang dihasilkan dari sektor kehutanan, artinya apabila kita membereskan karhutla, maka kita juga berhasil mengendalikan emisi GRK dari sektor kehutanan,” terang Menteri Siti.