Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jumat (12/11/2021).

Surakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung penataan permukiman kumuh di lahan bekas hak pakai (HP) 16 Semanggi atau HP 00001 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Konsep penataan permukiman ini menggunakan pola peremajaan melalui konsolidasi tanah dan pola pemukiman kembali/relokasi, di mana warga dipindahkan sementara untuk nantinya dipindahkan kembali setelah lahan selesai ditata.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, mengatakan bahwa program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan penataan di Kota Surakarta yang sudah mulai diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo saat menjabat sebagai wali kota.

Ia mengapresiasi Pemerintah Kota Surakarta yang sangat memperhatikan warganya ketika pembangunan dilakukan. Dengan program Kotaku, Surakarta dapat menjadi contoh kota lainnya di Indonesia.

“Ini (Surakarta) menjadi miniaturnya Indonesia. Presiden tidak ingin kalau orang-orang yang tidak beruntung ini terpinggir karena pembangunan. Idenya bahkan barangkali mimpi sekaligus eksekusi perdana adanya di sini,” ujar Surya Tjandra di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jumat (12/11/2021).

Sehari sebelumnya pada Kamis (11/11/2021), Wamen ATR/Waka BPN meninjau langsung lokasi pembangunan 569 rumah tapak di kawasan Semanggi yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, Surakarta menjadi istimewa karena telah mewujudkan program Kotaku.

“Beberapa daerah yang saya kunjungi, untuk penataan permukiman kumuh melalui program Kotaku kebanyakan masih dalam tahap perencanaan. Namun, Surakarta benar-benar konkret dan serius mengerjakannya, dimulai sejak era Pak Jokowi dan berlanjut sampai sekarang,” tuturnya saat melakukan kunjungan.

“Yang lebih istimewa di Solo (Surakarta), program ini kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya keterlibatan masyarakat secara aktif. Dukungan berbagai instansi termasuk BPN dalam mendorong kepastian hak melalui sertipikasi dan tentunya peranan kampus. Masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah, khususnya pemda yang gesit. Kami di ATR/BPN siap membantu,” terang Surya Tjandra.

Adapun program Kotaku termasuk dalam agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024. Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surakarta mempercepat penyelesaian permohonan sertipikasi sebanyak 569 bidang tanah.

“Selanjutnya sertipikasi diharap dapat membuka peluang untuk kerja sama dalam memberikan akses pemberdayaan masyarakat maupun akses permodalan bagi warga,” tutur Kepala Kantah Kota Surakarta, Tensa Nurdiyani.

Dalam peninjauan ini, Wamen ATR/Waka BPN didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Tensa Nurdiyani. Turut hadir Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa; Koordinator Program Kotaku Kota Surakarta, Cornelius Tri Cahyo; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta, Taufan Basuki Supardi.