Eranasional.com – Sedikitnya 351 orang di Ukraina dipastikan tewas dan 707 lainnya mengalami luka sejak pasukan Rusia melancarkan serangan pada 24 Februari, meski angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Demikian menurut misi pemantau PBB, Sabtu (5/3).

Sebagian besar korban sipil tewas akibat penggunaan senjata peledak, termasuk penembakan dari artileri berat dan sistem peluncur banyak roket serta serangan udara. Akibatnya, area terdampak pun meluas, kata pemantau dari OHCHR.

OHCHR adalah kantor komisioner tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan hak asasi manusia.

“OHCHR meyakini bahwa jumlah (korban) yang sesungguhnya jauh lebih tinggi, terutama di wilayah kekuasaan pemerintah dan dalam beberapa hari belakangan, sebab perolehan informasi dari sejumlah titik perang tertunda dan banyak laporan yang masih menunggu konfirmasi,” katanya, seperti dikutip Antara.

Misi itu menyebutkan bahwa dugaan soal ratusan korban jiwa berjatuhan di Volnovakha belum dikonfirmasi. Di kota itu, jalur evakuasi yang aman sedang diupayakan untuk melewati pengepungan pasukan Rusia.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi kembali melakukan percakapan telepon dengan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken, Sabtu (5/3) dalam membicarakan situasi terkini di Ukraina.

“Krisis di Ukraina hanya bisa diatasi melalui dialog dan negosiasi. Tiongkok mendukung semua upaya untuk membantu meredakan ketegangan, mendapatkan solusi politik, dan menentang semua tindakan yang justru tidak kondusif bagi resolusi diplomatik,” kata Wang kepada Blinken, seperti dikutip dalam keterangan Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang dikirimkan kepada media, Minggu (7/3).

Percakapan telepon antardiplomat senior kedua negara pemimpin ekonomi dunia itu merupakan yang kedua kalinya dalam dua pekan terakhir setelah keduanya melakukan kontak pada pada 22 Februari untuk membicarakan isu yang sama.

Telepon kedua tersebut dilangsungkan pada saat parlemen Tiongkok menggelar sidang tahunan dua sesi (Lianghui), yang dihadiri oleh Presiden Xi Jinping dan jajaran pejabat eksekutif. (*)