Menteri Keuangan Sri Mulyani

Eranasional.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini menggelar rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan.

Menkeu Sri Mulyani memperkirakan negara mendapat penambahan penerimaan negara sebesar Rp 420,1 triliun pada Anggaran Pendapatan Badan Negara (APBN) tahun 2022.

Sri Mulyani mengungkapkan, outlook pendapatan negara tahun ini akan mencapai Rp 2.266,2 triliun atau meningkat dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Rp 1.846,1 triliun.

“Indonesia menghadapi masalah tetapi relatif lebih baik. Karena kalau negara lain menghadapi krisis dan tidak punya uang dengan kebutuhan banyak, kita paling tidak punya tambahan Rp 420,1 triliun,” ujar Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (19/5/2022).

Secara rinci, tambahan pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan Rp 274 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 146,1 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan, tambahan pendapatan negara tersebut akan dialokasikan dengan tujuan utama melindungi rakyat, melindungi ekonomi dan melindungi APBN.

Dengan begitu, dana sebesar Rp 420,1 triliun akan dibagi untuk mengurangi defisit, menambah anggaran perlindungan sosial, hingga meningkatkan anggaran pendidikan.

Untuk penurunan defisit APBN, dialokasikan dana sebesar Rp 27,8 triliun.sedangkan alokasi peningkatan penerimaan6 negara yang akan masuk kepada belanja negara adalah sebesar Rp 392,3 triliun.

Sri Mulyani menuturkan, outlook belanja negara tahun 2022 pun akan meningkat menjadi Rp 3.106,4 triliun dari target sebelumya Rp 2.714,2 triliun.

Outlook kenaikan belanja negara tahun ini terjadi pada pos belanja negara tahun ini terjadi pada pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp 357,1 triliun serta transferan ke daerah dan dan desa Rp 35,2 triliun.

Peningkatan belanja pemerintah pusat antara lain karena adanya tambahan untuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 3 triliun, subsidi energi Rp 74,9 triliun, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik Rp 275 triliun, penyesuaian anggaran pendidikan Rp 23,9 triliun, dan perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.