Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

JAKARTA, eranasional.com- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengamini niat pemerintah bekerja sama dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) untuk membangun Papua.

“Melalui kerjasama dengan PGGP (Persatuan Gereja-Gereja di Papua), kami ingin mewujudkan visi Papua 2041, yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif dalam Kehidupan Rakyat Papua yang Inklusif dan Damai,” kata Ma’ruf Amin, Selasa (29/11/2022).

Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin saat bertemu dengan PGGP Papua dan Papua Barat serta manajemen Papua Christian Center (PCC).

Wapres didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Sekda Papua Muhammad Ridwan Rumasukun bersama Ketua PGGP Hezkia Rollo dan jajarannya.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan harapan dan seruan saya. Pertama, saya mendorong PGGP, sebagai wadah denominasi gereja-gereja di Papua, untuk terus mengembangkan pendekatan yang lebih holistik, sesuai dengan panggilan gereja dalam pembangunan bangsa. kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di Papua,” ujarnya.

Wapres menginstruksikan PCC untuk menjadi jembatan bagi pihak lain serta menjadi mitra pemerintah dalam menyusun rencana dan melaksanakan program di Papua.

“Kedua, saya yakin gereja bisa memperbaiki kehidupan masyarakat Papua yang inklusif dan damai. Dalam mengelola Papua ke depan, saya ingin menekankan pentingnya dua sayap yang saling melengkapi, baik sayap pembangunan maupun sayap budaya,” urai Amin.

Wapres menyadari bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan, kerjasama, dan kerjasama pelayanan dengan gereja.

“Gereja, PGGP, dan pimpinan Sinode adalah tulang punggung dari pendekatan budaya,” ujarnya.

Wapres berharap mereka menyambut provinsi-provinsi baru ini ke dalam kesatuan Papua.

“Meski ada perbedaan administrasi wilayah, namun ikatan sosial dan budaya masyarakat Papua tetap terjalin,” tandasnya.

Wapres optimistis jalur budaya yang ingin ditempuh pemerintah sesuai dengan jalur struktural yang ditetapkan undang-undang.

“Pentingnya pemahaman masyarakat melalui jalur budaya (bertujuan untuk memastikan) bahwa jalur budaya dan struktural memiliki visi yang sama dan untuk (mendidik) masyarakat tentang pengaruh pemimpin agama, khususnya gereja, sangat penting, karena mereka adalah ‘local champion’ yang berperan penting. Hari ini kita memulai satu babak baru sesuai dengan UU baru dan Badan Pembangunan Otonomi Papua,” tandasnya.

Saat ini enam provinsi di Papua yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Selatan.