Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden RI)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu di seluruh Indonesia. Jokowi ingin target ini bisa tercapai tahun 2023 ini.

“Tahun ini harus 100 persen,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan perintah Jokowi, usai dipanggil presiden membahas kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Tak sekedar menyediakan alat, Jokowi pun memberi target cakupan bayi yang ditimbang dan diukur harus di atas 80 persen. Kemudian, tenaga yang mengoperasikan pun juga harus terampil. Untuk mencapai target ini anggaran dari Kementerian Kesehatan akan digelontorkan.

Anggaran dari pemerintah daerah pun juga kemungkinan bisa dipakai. Kalaupun daerah keberatan karena kapasitas fiskal mereka tersebut, Muhadjir menyebut pemerintah menyiapkan skema pendanaan lain lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kementerian Kesehatan.

Penyediaan USG dan Antropometri Kit di semua Puskemas ini bagian dari upaya pemerintah menekan prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Perintah untuk penyediaan USG dan alat pengukur bayi lainnya juga disampaikan Jokowi dalam acara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 25 Januari lalu.

“USG atau alat timbang atau alat pengukur tinggi atau panjang badan, itu harganya berapa sih? USG harga berapa sih?” kata Jokowi saat itu.

Muhadjir menyebut pemerintah memang sedang menyisir daerah mana saja yang sekarang masih kekurangan USG, Antropometri Kit, dan alat lainnya untuk mengukur bayi.

Ia menyebut keberadaan alat ini sangat penting karena intervensi stunting akan lebih mudah sebelum ibu melahirkan bayi.

Masalahnya, masih banyak daerah dengan Puskesmas dan Posyandu yang belum memiliki alat-alat ini. Untuk itu dalam beberapa waktu terakhir, Muhadjir melakukan roadwhow stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Saya minta setiap bupati, ketika rapat butuh berapa,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Selain soal stunting, Muhadjir juga melaporkan ke Jokowi soal pemanfaatan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE.

Saat ini, kata dia, setiap desa sudah punya data masyarakat miskin ekstrem yang sudah dikomparasi dengan data BKKBN.

Tapi Muhadjir meminta desa memverifikasi dan memvalidasi ulang data itu secepatnya, lalu dikirim ke dirinya lewat bupati.

“Jadi sekarang untuk data kemiskinan ekstrem itu langsung di bawah kontrol Kemenko PMK,” ucap Muhadjir. Sehingga kementerian bisa tahu nama dan alamat penduduk miskin ekstrem lebih akurat, serta memahami berapa besar intervensi yang dibutuhkan.