JAKARTA, Eranasional.com – Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dinilai tak akan bisa mempengaruhi tindak pidana terhadap Ferdy Sambo. Hal tersebut diutarakan oleh akar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Suparji menilai demikian karena KUHP terbaru akan diimplementasikan tiga tahun lagi atau pada 2026 mendatang.
“Bahwa itu (KUHP terbaru) akan berlaku 3 tahun ke depan, itu sudah clear. Ada masa persiapan, ada masa transisi disiapkan di situ,” kata Suparji.
“Kemudian yang kedua, kalau kita cermati secara teoritis bahwa itu asas retroaktif bahwa tidak ada hukum berlaku surut kecuali pelanggaran berat hak asasi manusia.
Jadi ini jelas mengindikasikan bahwa KUHP baru tidak bisa digunakan untuk menjerat tindak pidana yang sudah terjadi ketika undang-undang itu belum berlaku,” lanjutnya
Ferdy Sambo divonis mati karena terbukti bersalah dalam kasus pembuhunan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sebelumnya, Mantan Kadiv Propam Polri tersebut dituntut penjara semur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Seusai vonis, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Sambo bisa terlepas dari jeratan hukuman mati karena KUHP baru. Adapun dalam Pasal 100 KUHP baru, pidana mati bersifat alternatif.
KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Apabila selama 10 tahun terdakwa berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.
Dalam Pasal 100 ayat 1 KUHP, ada tiga hal yang diperhatikan untuk dapat mengubah pidana mati menjadi seumur hidup. Berikut bunyinya:
(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
c. ada alasan yang meringankan.
Perihal pasal dalam KUHP baru ini pun disoroti oleh Suparji Ahmad. “Pada yang sisi yang lain bahwa selama 10 tahun itu, jika sudah berlakuan baik, ada penyesalan ada potensi memperbaiki diri maka kemudian ada satu keputusan presiden yang menggunakan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengubah putusan sendiri yaitu menjadi seumur hidup bukan menjadi bebas tapi menurun derajat hukumannya. Dalam arti menjadi semur hidup,” terang Suparji.
Lebih lanjut, agar Sambo bisa menghindari hukuman mati, Suparji menilai bahwa Mantan Kadiv Propam Polri itu masih bisa selamat lewat upaya-upaya hukum, yakni banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
Diketahui Ferdy Sambo dan tiga terpinda lainnya, yakni Putri Candrawathi, Ricky Rizal, serta Kuat Ma’ruf sudah mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
Pejabat humas PN Jaksel, Djuyamto, mengatakan sesuai data di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN Jakarta Selatan, terpidana FS, PC, KM, dan RR telah menyatakan banding atas putusan yang dibacakan majelis hakim.
“Pengajuan banding tersebut untuk terdakwa KM pada tanggal 15 Februari 2023, sedangkan untuk terdakwa FS, PC dan RR diajukan pada tanggal 16 Februari 2023,” kata Djuyamto.
Tinggalkan Balasan