JAKARTA, Eranasional.com – Konsolidasi Demokrasi Aktivis (KDA) 98 akan menggelar acara Silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi pada Senin (20/3/2023) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.
Acara tersebut akan dihadiri oleh 100 orang aktivis 98 yang pada saat mahasiswa adalah para pimpinan gerakan mahasiswa yang berjuang melawan otoritarian Orde Baru.
Hal ini disampaikan oleh Niko Adrian dalam konfrensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2023).
“Perjuangan reformasi 98 adalah perjuangan menuntut dibukanya keterbukaan politik, pembatasan masa jabatan presiden, pemberantasan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Cabut Dwi Fungsi ABRI/TNI, penurunan harga kebutuhan pokok, peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan civil society dan penegakan supermasi hukum.” ujar Niko yang berasal dari kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI).
Mantan aktivis Forum Kota (FORKOT) ini mengatakan, bahwa selama 25 tahun perjalanan reformasi 1998, hanya menghasilkan keterbukaan politik semata yang semakin mengarah pada demokrasi liberal dan transaksional.
“Sementara pemenuhan tuntutan reformasi seperti peningkatan kesejahteraan, penurunan harga kebutuhan pokok, pemberantasan KKN, penguatan civil society, dan penegakan supermasi hukum semakin jauh panggang dari api,” ungkap Niko.
Sukma Widyanti yang pada 1998 aktif di Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) menambahkan bahwa perjuangan mahasiswa meruntuhkan kekuasaan tiran Orde Baru hanya menjadi karpet merah para elite politik yang hanya mengejar kekuasaan semata tanpa mampu mewujudkan tuntutan perjuangan reformasi 98.
“Perjuangan 1998 yang penuh dengan cucuran darah, keringat, dan air mata pada akhirnya hanya menjadikan karpet merah untuk elite politik naik ke tampuk kekuasaan dan tidak sama sekali membawa ruh cita cita perjuangan reformasi 98,” kata Sukma.
Dia menilai, elite politik yang berkuasa justru cenderung membawa kepentingan oligarki dalam penguasaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah. Teori sosial yang menyebutkan negara sebagai alat kekuasaan bagi kelompok yang berkuasa.
“Hari ini sudah terbukti. negara hanya menjadi alat segelintir orang yang menguasai ekonomi sehingga negara yang seharusnya hadir di tengah kepentingan kesejahteraan rakyat justru hanya hadir ditengah kepentingan ekonomo oligarki,” lanjut Sukma.
Agung Wibowo Hadi, aktivis FORKOT lainnya menegaskan bahwa pemerintah yang ada saat ini cenderung mengarah pada otoritarianisme yang mendekati fasisme.
“Upaya-upaya mempertahankan kekuasaan demi melindungi kepentingan oligarki semakin terlihat nyata.” tegas Agung Dekil panggilan akrab mantan mahasiswa kampus APP ini.
Sementara itu, Agung Nugroho dari Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRAD) kampus IISIP mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu, dan perpanjangan tiga periode yang terus bergulir di ruang publik adalah upaya untuk mempengaruhi kesadaran publik.
“tujuannya adalah membuat legitimasi dalam rangka mengamputasi demokrasi dan konstitusi demi mempertahankan kekuasaan” jelas Agung.
Menurut dia, ini jelas mengkhianati tuntutan reformasi yang diperjuangakan pada tahun 1998 yaitu pembatasan masa jabatan presiden.
Teguh Eko P dari Front Kota (Frontkot) menjelaskan tujuan acara silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 adalah ajang para aktivis 98 untuk melakukan evaluasi terhadap 25 tahun perjalanan reformasi 98.
“Hal ini demi menghasilkan kesimpulan objektif aktivis 98 yang menyatakan bahwa reformasi 98 telah dikhianati oleh elite politik yang disokong oleh oligarki dan berharap menjadi landasan aktivis 98 untuk mengembalikan arah perjuangan reformasi 98 ke rel sejatinya.” jelas Eko.
Dia menyebutkan acara tersebut akan digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jaktim, tanggal 20 Maret 2023.
“Dari jam satu siang sampai dengan selesai,” tuturnya.
Tinggalkan Balasan