Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. (Foto: Dok nasdem.id)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyindir sikap Partai Nasdem yang terkesan kurang peka padahal sudah diusir oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar keluar dari koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Awiek menyebut, tidak diundangnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para ketua umum parpol pendukung pemerintah sebenarnya merupakan usiran secara halus.

“Tergantung Nasdem memaknainya, kalau peka dan menjunjung etika politik ya bisa saja dimaknai sebagai usiran secara halus,” ujar Awiek, Jumat (5/5/2023).

Menurut dia, alasan Jokowi tidak mengundang Nasdem lantaran telah memiliki koalisi sendiri adalah hal yang tepat. Sebab, menurut dia, tidak patut jika pembicaraan di pertemuan itu bocor ke koalisi lain.

“Yang disampaikan Bapak Presiden benar, bahwa yang enam partai itu punya koalisi. Ini kan enggak patut kalau ada pembicaraan-pembicaraan rahasia, lalu dibocorkan ke koalisi yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui memang sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan parpol pendukung pemerintah. Padahal, Nasdem adalah salah satu parpol yang mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ya memang tidak diundang,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Jokowi beralasan, Nasdem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Sementara, lanjut dia, parpol yang kemarin diundangnya ingin membangun kerja sama politik bersama.

“Loh, soal Nasdem itu kita harus bicara apa adanya. Dia sudah memiliki koalisi sendiri, dan partai yang kemarin kumpul ingin membangun kerja sama politik yang lain. Ya enggak mungkin di sana (Nasdem) tahu strateginya di sini, kan enggak seperti itu,” ujar Jokowi.

Meski begitu, kata Jokowi, hal seperti itu wajar terjadi. Dia pun menegaskan, sebagai pejabat politik dirinya juga diperbolehkan untuk membahas soal politik.

“Dalam politik itu wajar-wajar saja. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden. Hanya saja, begitu ada ketetapan KPU, saya…,” kata Jokowi sambil tangannya menunjukkan gestur tanda diam.