Penyanyi Nindy Ayunda memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, Rabu (31/5/2023), terkait kasus senjata api ilegal Dito Mahendra.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, bstruction of justice termuat dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta Pasal 221 KUHP.

Bunyi Pasal 21 UU Tipikor adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Baca Juga
NET TV Dibeli MD Entertaiment, Kini Berganti Nama
Polres Maros Terjunkan Ratusan Personel Amankan Kunker di Maros
Wapres RI Kunjungi Pasar Tramo Maros, Polisi Siapkan Pengamanan Ketat

Sedangkan Pasal 221 KUHP berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500 (Empat ribu lima ratus rupiah):

(1) Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;

(2) Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

Aturan di atas tidak berlalu bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.