JAKARTA, Eranasional.com – Baru-baru ini, putra sulung Presiden RI pertama, Soekarno (Bung Karno), Guntur Soekarnoputra, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
Dalam opini yang dimuat Harian Kompas, Sabtu (30/9), Guntur menjelaskan alasan mengapa Jokowi harus menjadi Ketua Umum PDIP, bukan Puan Maharani, keponakannya juga anak Megawati. Salah satu alasan utamanya adalah pengalaman dan pemikiran yang dimiliki Jokowi, yang masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Jokowi mengawali karir politiknya sebagai Wali Kota Solo selama dua periode atau 10 tahun. Setelah itu, dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun, yakni 2012-214, karena terpilih sebagai Presiden RI ke-7 pada Pemilu 2014. Dan, terpilih kembali sebagai Presiden RI pada Pemilu 2019-2024. Dengan begitu, total dia berada di pemerintahan selama 22 tahun.
Guntur Soekarnoputra menilai, Jokowi telah konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno, pendiri Indonesia, sehingga menjadi anak ideologis Bung Karno.
Namun, disadarinya, untuk menggantikan Megawati dengan Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP membutuhkan proses yang demokratis. Kata Guntur, hal ini dapat terwujud melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang benar-benar demokratis.
Lalu, bagaimana dengan Megawati Soekarnoputri? Guntur berpendapat, bisa ditempatkan sebagai Ketua Dewan Pembina PDIP dengan hak prerogatif sepertinya sebelumnya.
Ini merupakan yang keduakalinya Guntur Soekarnoputra beropini. Terdahulu, dia memilih Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP daripada Puan Maharani.
Ia berpendapat bahwa sosok Presiden Ri tidak harus keturunan Bung Karno. Terpenting adalah memiliki basis massa yang kuat.
Respon PDIP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi usulan Guntur Soekarnoputra itu sebagai sebuah gagasan. Dia menekankan, saat ini PDIP sedang fokus memenangkan Pemilu 2024.
Kata dia, Kongres ke-VI PDIP dengan agenda pemilihan Ketua Umum PDIP yang baru akan digelar tahun 2025.
“Dalam kongres tersebut, keputusan ada di tangan anggota partai, yang akan mendengarkan suara utusan dari tingkat yang paling bawah. Mekanisme penggantian kepemimpinan PDIP harus melibatkan seluruh anggota partai dengan cara yang demokratis,” kata Hasto, Sabtu.
Tinggalkan Balasan