“Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal,” kata Anies Baswedan seperti dikutip, Senin, 2 Oktober 2023.
Ia menegaskan bahwa PSN harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta tentu saja sesuai dengan amanat konstitusi UUD Negara 1945.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sering menyaksikan kebijakan-kebijakan pemerintah dijalankan tanpa tata kelola yang benar. Kebijakan tersebut berujung tidak berkeadilan.
“Saya beri contoh, suatu ketika saya ditanya tentang PSN, Proyek Strategis Nasional. Saya sampaikan Proyek Strategis Nasional secara substansi baik-baik saja. Yang problem, yang sering kita alami adalah bagaimana PSN itu disusun,” ujarnya.
Anies menjelaskan, PSN harus disusun secara transparan dan melibatkan publik. Bila tak disusun dengan cara pelibatan publik, lanjutnya, PSN rentan menjadi tidak adil bagi masyarakat.
Lantas, dia berpandangan bahwa PSN sering dijadikan jalur cepat untuk merealisasikan proyek-proyek pemerintah.
“Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan-kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun,” ucap Anies Baswedan.[]
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan