JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang menduga telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri karena bertemu dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Kata Saut, pada Pasal 36 UU KPK juncto Pasal 65 menyebutkan, dengan alasan apapun pimpinan KPK tidak diperbolehkan bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara.
“Hukuman pidananya di UU KPK itu 5 tahun,” kata Saut Situmorang dalam sebuah diskusi, Senin (9/10).
Dia lalu mengutip sumber intelejen yang menyebutkan bahwa KPK menerima laporan dugaan korupsi di Kementan pada 2021. Sementara, Firli dan SYL bertemu pada Oktober 2022.
“Kita enggak tahu bulan apa di tahun 2021 laporan itu diserahkan. Sementara keduanya bertemu pada Oktober 2022,” tuturnya.
“Dan, KPK mulai melakukan penyelidikan kasus korupsi di Kementan pada awal 2023,” sambung Saut.
Saut melanjutkan, pada 13 Juni 2023 penyidik dan pimpinan KPK melakukan gelar perkara (ekspose) terkait dugaan korupsi di Kementan. Hasilnya, disepakati kasus itu statusnya dinaikkan menjadi penyidikan.
“Ini untuk kasusnya Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian. Disepakati ada tiga tersangka beberapa hari setelah itu. Penyidik meminta pimpinan menandatangani, tapi tidak ditangani sampai beberapa lama,” ungkapnya.
Polda Metro Jaya Selidiki Kasus Pemerasan
Sementara itu, Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap SYL, ketika itu masih menjabat sebagai Mentan.
Kata Saut, pada 25 Agustus 2023, penyidik Polda Metro Jaya memanggil dua orang untuk menindaklanjuti penyelidikan kasus dugaan pemerasan terhadap SYL, yaitu sopir dan ajudan SYL.
Pemerasan itu disebut terkait penanganan perkara korupsi di Kementan tahun 2021.
Tinggalkan Balasan