KOTA PEKALONGAN, Eranasional.com – Bank Indonesia (BI) terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sebagai upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Teguh Triyono menjelaskan bahwa, BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time.
Berdasarkan data BI, pada 2022, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya perbankan digital. Pada 2022, nilai transaksi uang elektronik tumbuh 30,84 persen dibandingkan pada 2021, yang mencapai Rp399,6 triliun. Untuk 2023, BI memproyeksikan transaksi uang elektronik 2023 akan terus bertumbuh.
“Inovasi yang kami inisiasi adalah melalui Asosiasi Sitem Pembayaran Indonesia (ASPI). UMKM itu tidak bisa berjalan sendiri, tetapi butuh sinergitas dan kolaborasi serta harmonisasi dari pemerintah, BI, unsur praktisi, pelaku usaha, anggota legislatif. Oleh karena itu, kami ingin memberikan edukasi dan informasi secara menyeluruh kepada UMKM. Diperlukan gotong royong untuk men-scale up para UMKM yang ada,” kata Teguh Triyono dalam seminar dan diskusi publik bertema “Digitalisasi UMKM di Kota Pekalongan”, di Hotel Khas Pekalongan, Selasa malam (17/10/2023).
Kegiatan seminar dan diskusi publik tersebut turut dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi XI yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Agung Satria Hermawan, dan Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit.
Lanjut Teguh menjelaskan, masyarakat saat ini mulai banyak yang beralih pada transaksi digital karena infrastruktur mampu menjawab kebutuhan yang cepat, mudah, murah dan aman. Pelaku industri UMKM pun mulai banyak menyediakan program dan aplikasi yang sangat membantu masyarakat.
“Untuk data terakhir transaksi uang elektronik di Indonesia, kenaikannya lebih dari 300 persen, dimana pangsanya masih sangat luar biasa dengan adanya digitalisasi saat pandemi lalu,” ujarnya.
“Terlebih, ditopang Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Sehingga, diharapkan Indonesia bukan hanya sebagai market tetapi juga pelaku digitalisasi sendiri. Oleh karena itu, potensi digitalisasi ini luar biasa besar,” sambung Teguh.
Anggota DPR RI Komisi XI, Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa, digitalisasi membuka ruang para UMKM ini bisa naik kelas (scalling up atau skalanya lebih besar). Tetapi, hal ini dinilai tidak mudah, dimana bermain di dunia digital perlu kemampuan kreativitas, melakukan inovasi-inovasi termasuk menyampaikan pesan kepada pasar atau calon konsumen.
“Itu sebabnya tidak semua bisa mengikuti atau berselancar di atas gelombang digitalisasi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melakukan pelatihan-pelatihan agar para UMKM ini bisa masuk dalam era digital. Pelatihan itu di antaranya yang diinisiasi oleh BI, yakni melalui pelatihan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) agar para pelaku UMKM bisa memanfaatkan era digital ini untuk meningkatkan penghasilan dan produktivitas mereka,” tandasnya.
Di tempat berbeda, Deputi Kepala KPWBI Tegal, Teguh Triyono juga menyampaikan bahwa pihaknya memfasilitasi QRIS Cross Border merupakan salah satu fitur pada sistem pembayaran QRIS.
“Hal ini memungkinkan transaksi lintas negara dengan menggunakan QR Code,” katanya di Hotel Grand Dian.
Ia juga mengimbau kepada konsumen, di masa seperti ini supaya konsumen membeli produk sesuai apa yang dibutuhkan.
“Belanjalah sesuai dengan kebutuhan agar tidak rugi. Dan kami juga berharap, untuk pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan bisa naik kelas dengan menjual produknya sampai ke luar negeri,” pungkasnya. (emaha)
Tinggalkan Balasan