JAKARTA, Eranasional.com – Komitmen pemerintah untuk mengampanyekan Pemilu Damai 2024 terus digelorakan.

Berbagai upaya dilakukan demi terwujudnya Pemilu Damai 2024 demi terjaganya persatuan dan kesatuan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengampanyekan Pemilu Damai 2024 dengan membentuk Satuan Tugas Anti Hoaks.

Menkominfo Budi Ari menyebut jika Satgas Anti Hoaks ini akan diterjunkan langsung ke masyarakat.

“Kami sudah membentuk Satgas Anti Hoaks di Kominfo yang memang tugas kami adalah melakukan penjelasan ke masyarakat.

Nanti semua berita-berita palsu atau berita bohong itu kami stempelin hoaks,” jelasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat dikutip dari kominfo.go.id.

Menteri Budi Arie mengatakan jika  arahan kepada Satgas Anti Hoaks agar setiap informasi keliru baik berkategori hoaks, disinformasi, maupun misinformasi semuanya dilabeli stempel hoaks.

“Saya sudah instruksikan ke Satgas Anti Hoaks, tidak usah dibeda-bedakan mana disinformasi, misinformasi, malinformasi. Langsung saja semua distempelin hoaks biar publik gampang nangkep-nya.” ujarnya.

Dengan tegas Menkominfo menyebut kenetralan institusi Kementerian Kominfo dalam menindak pelaku penyebaran hoaks sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut ia mengungkap jika hal itu sejalan dengan peran strategis Kementerian Kominfo dalam menjaga ruang digital selama Pemilu 2024 berlangsung.

“Kita di Kominfo netral, siapapun kandidatnya, siapapun partainya kalau difitnah bisa melaporkan kepada kami,” tandasnya.

Terkait dengan proses hukum, Menkominfo menyatakan Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

“Kalau soal hukumnya, kita mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pokoknya kalau melanggar hukum, kami serahkan ke penegak hukum,” tegasnya. (*)