JAKARTA, Eranasional.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman.
Dia menekankan, jika PKS memenangkan Pemilu 2024 maka ibu kota akan tetap di Jakarta.
“Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden (PKS) tadi. Salah satu ide gagasan atau pun kampanye kinerja PKS adalah, PKS akan menyatakan jika PKS menang, ibu kota negara tetap Jakarta,” kata Sohibul dalam Kick Off Kampanye Nasional di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu, 26 November 2023.
Dia menegaskan sejak awal partainya menolak pemindahan ibu kota negara. Bahkan fraksinya di DPR tegas menolak RUU IKN.
Sebab itu ke depannya, partai pendukung Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar (AMIN) tersebut juga bakal konsisten mempertahankannya.
“Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apa pun, dengan kalimat ini artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta,”tegasnya.
“Mudah-mudahan, isu ibu kota negara tetap Jakarta ini menjadi bahasa Pak Presiden tadi. Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat,” sambungnya.
Sohibul menjelaskan, partainya memandang DKI Jakarta tetap layak jadi ibu kota negara.
Alasannya salah satu diantaranya terkait aspek historis.
“Yang pertama argumen historis. DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta,”kata Sohibul.
Tentu aspek historis itu menurutnya harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan.
“Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and character building,” bebernya.
Meski begitu, PKS sepakat pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia.
Namun, menurut Sohibul, memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan menjadi argumen yang tidak tepat.
Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah.
“Pemerataan juga bisa dilakukan dengan memajukan yang tertinggal sehingga kemudian kota menengah jadi kota besar,” ujarnya.
Pihaknya ingin pembangunan yang dijalankan nantinya harus memiliki dimensi antar generasi, dimensi keberlanjutan yang melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi.
“Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia,”jelasnya. (*)
Tinggalkan Balasan