Todung juga menyebut kecurangan ditemukan ketika Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudhistira mengajak para kepala sekolah memilih pasangan Prabowo-Gibran.

Bahkan, kata dia, Sekda Takalar M Hasbi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji mengangkat tenaga guru CPNS menjadi PNS jika Prabowo-Gibran menang.

Walau belakangan, isu ini telah dibantah Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

“Ini juga ya, satu kecurangan yang sangat telanjang di depan mata kita dan tidak bisa di benarkan sama sekali,” tegasnya.

Sementara kecurangan lainnya kata Todung saat Menteri BUMN Erick Thohir hanya mengundang Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Dia diundang dalam acara perayaan natal bersama Kementerian BUMN dan BUMN di JCC Senayan, Jakarta, Senin 15 Januari 2024 lalu. Menurutnya, hal itu jadi sinyal keberpihakan.

“Di balik itu kan publik akan melihat bahwa ini satu sinyal keberpihakan. Kalau dia mau fair, dia harus undang semua paslon semua capres kalau ingin fair,” katanya.

Pola kecurangan-kecurangan itu kata dia akan terus terjadi hingga hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Ia pun mengatakan dugaan kecurangan itu telah dilaporkan TPN Ganjar-Mahfud ke Bawaslu RI.

TPN menunggu ketegasan Bawaslu untuk memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. (*)