Jakarta, ERANASIONAL.COM – Terbukti melanggar netralitas Pemilu 2024, ratusan aparatur sipil negara (ASN) telah dijatuhi sanksi.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu, Senin 25 Maret 2024.
“Namun tidak menutup informasi, bahwa ada juga, pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN. Setidaknya ada 450 ASN yang dilaporkan ke Bawaslu, melanggar netralitas,” jelas Tito, dikutip Kompas TV, Senin 25 Maret 2024.
“Dari sejumlah itu ada 240 ASN terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi,” tambahnya.
Tito menjelaskan, pejabat pembina kepegawaian (PPK) juga telah menindaklanjuti sebanyak 180 ASN dengan penjatuhan sanksi.
Dalam pemaparannya, Tito menjelaskan lima besar bentuk pelanggaran netralitas ASN.
Pertama, membuat posting, komentar, share dan like atau bahkan bergabung dengan akun pemenangan calon peserta Pemilu.
Jumlah ASN yang melanggar kategori ini sebesar 15,8 persen.
Kedua, ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon/partai politik sebesar 12,9 persen.
“Ketiga, sosialisasi/kampanye media sosial/online bakal calon/calon 11,3 persen,” ucap Tito.
Keempat, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
Keberpiakan itu meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat sebesar 10,8 persen.
“Kelima, kategori pelanggaran menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik 7,1 persen,” pungkas Tito. []
Tinggalkan Balasan