“Jadi tidak ada itu seks bebas, mendidik anak menjadi tanggung jawab bersama sekolah, orang tua untuk memberikan edukasi pada anak agar tidak melakukan perilaku seks berisiko bahkan kita dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja juga mengajarkan untuk menolak hubungan seksual,” jelasnya.

Nadia menjelaskan alat kontrasepsi dibahas dalam pasal 103. Dijelaskan bahwa pasal ini secara umum membahas mengenai pelayanan kesehatan reproduksi di mana dalam alat kontrasepsi muncul pada ayat 4.

“Pasal 103 ini tidak terpisahkan dari ayat 1-5 dan merupakan suatu program yang komprehensif. Pendekatan program adalah berdasarkan siklus kehidupan karena kesehatan reproduksi setiap siklus kebutuhan berbeda,” ungkap dia.

Nadia menjelaskan secara redaksional, PP tidak bisa dijelaskan komprehensif, sehingga aturan lebih detail dan teknis mengenai PP tersebut akan tercantum dalam Permenkes yang masih dalam tahap pembahasan.

“Agar tidak ada multitafsir, maka akan ada aturan teknis melalui permenkes yang akan disusun,” imbuhnya.