Untuk itu, kata Nadia, program ini ditujukan untuk menekan angka kematian Ibu dan anak akibat pernikahan dini karena kondisi fisik remaja perempuan tidak memungkinkan untuk menjalani kehamilan dan melahirkan.

“Ini ditujukan untuk pemberian kontrasepsi bagi remaja yang menikah tapi menunda kehamilan sampai siap secara fisik dan psikis, karena masih banyak perkawinan anak/usia remaja yang dihadapi, untuk itu layanan ini diberikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nadia mengungkapkan bahwa tidak ada sistem pembagian alat kontrasepsi baik di sekolah maupun di masyarakat umum. Dijelaskan bahwa layanan kontrasepsi ini terbatas hanya bisa diakses bila pasangan remaja yang telah menikah membutuhkan.

“Kita tidak membagikan alat kontrasepsi di sekolah, di masyarakat pun dipusatkan di layanan rumah sakit, karena tidak semua masyarakat bebas mengakses. Tapi bagi remaja yang sudah menikah ini bisa saja mengakses alat kontrasepsi di Puskesmas bila mereka membutuhkan,” imbuhnya.

Nadia juga menepis adanya isu kampanye seks bebas lewat PP ini. Menurutnya, pendidikan seksual harus menjadi yang utama untuk terus digencarkan baik lewat keluarga, sekolah maupun regulasi.