Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meningkatkan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ke tahap penyidikan.
Lembaga antikorupsi telah menjerat tersangka atas peningkatan pengusutan kasus ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dan diteken pada 12 Februari 2025.
Adapun tersangka tunggal yang dikabarkan telah dijerat atas dugaan penerimaan gratifikasi ini adalah Muhammad Haniv atau Mohamad Haniv (MH).
Yang bersangkutan diketahui sempat menjabat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus.
Dalam kasus ini, MH dikabarkan dijerat dengan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Tersangka MH telah dicegah berpergian ke luar negeri oleh Imigrasi untuk enam bulan kedepan sejak 19 Febuari 2025.
Ihwal peningkatan pengusutan kasus mengemuka dari dipanggilnya sejumlah saksi pada hari ini, Senin (24/2).
Ada tiga saksi yang dipanggil penyidik KPK, yakni Direktur PT Panasia Synthetic Abadi, Agnes Novella Direktur PT Midas XChange Valasia periode 2012-2016, Arief Deny Patria dan agent Insurance, Bagus Jalu Shakti.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ucap Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.
Dari tiga saksi itu, Agnes Novella diketahui tak memenuhi panggilan pemeriksaan alias mangkir.
Sementara belum diketahui apa yang didalami penyidik dari saksi Arief Deny Patria dan Bagus Jalu Shakti.
“Saksi AN (Agnes Novella) tidak hadir,” imbuh Tessa.
Nama Muhammad Haniv diketahui sempat terseret dalam pusaran kasus kasus suap restitusi pajak mobil mewah PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) tahun 2015 dan 2016 yang salah satunya menjerat mantan Kepala Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) 3 DKI Jakarta, Yul Dirga.
Muhammad Haniv juga pernah dihadirkan jaksa KPK dalam persidangan Yul Dirga pada Senin (18/5/2020).
Saat itu Muhammad Haniv tak membantah pernah meminta dan menerima uang Rp 150 juta dari Yul Dirga. Uang itu diklaim sebagai bantuan dana sponsor untuk acara fashion show anak dari Haniv.
Muhammad Haniv juga sempat disebut menerima bagian dari total Rp 6 miliar yang diterima mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu Handang Soekarno.
Adapun uang tersebut dari terpidana Country Director PT EK Prima Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan.
Dalam perkara itu, Handang sebelumnya didakwa menerima uang USD 148.500 atau Rp 1,9 miliar terkait pengurusan pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia. []
Tinggalkan Balasan