“Saat ini belum ditetapkan hasilnya oleh KemenPAN-RB, dan kami juga masih menunggu, mudah-mudahan, harapan saya, minimal sama atau paling bagus ada peningkatan, yang saya inginkan jangan turun,” tandasnya.
Hudori mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi, tidak hanya dalam rangka mendapatkan indeks reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di dalam renstra.
Namun yang tak kalah penting adalah pencapaian bukti pelaksanaan reformasi birokrasi secara baik melalui penetapan unit kerja, yaitu melakukan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Tahun 2020 Kemendagri mendapatkan 3 unit kerja untuk WBK dan WBBM, pertama ada di 2 unit kerja di Dukcapil, dan 1 di Ditjen Adwil. Nah ke depan, khusus untuk Kemendagri, kita menetapkan di 72 unit kerja, makanya saya berharap kepada 72 unit nanti harus betul-betul, mempersiapkan dengan baik, terutama untuk mempersiapkan zona integritas tadi,” tandasnya.
Oleh karenanya, dalam Rapat Internalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahun 2021, diharapkan menjadi rapat intermediasi birokrasi Kemendagri tahun 2021, yang dianggapnya sebagai pijakan awal untuk mewujudkan target Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kemendagri.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan