Jakarta, ERANASIONAL.COM- Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan akan siap membantu penggantian sertifikat tanah yang rusak akibat bencana banjir.

Hal itu dikatakan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas ATR/BPN) Horison Mocodompis usai merespon adanya bencana banjir di Bali dan Nusa Tenggara Timur pada tengah pekan ini.

Menurut dia apabila terjadinya bencana alam maka produk yang berupa sertifikat tidak perlu lagi di risaukan karena sudah beralih ke sertifikat elektronik.

“Jadi sebenarnya kalau kerusakan sertifikat bukan isu lagi karena kita sudah bisa menggantikannya. Kalaupun misalkan mereka belum mempunyai sertifikat elektronik masih sertifikat biasa tetap bisa dilakukan penggantian sertifikat karena rusak,” ujar Karo Humas Horison saat dihubungi Eranasional di Jakarta, Kamis (10/09/2025).

Dia menjelaskan cara mekanisme pergantian sertifikat yang rusak bisa dilihat dari aplikasi layanan Sentuh Tanahku syaratnya seperti apa, tapi itu mudah untuk dilakukan. Apalagi dengan bencana alam yang sudah diketahui semua orang.

“Mengenai proses penggantian sertifikat karena bencana ataupun hal lainnya maka pihak Kementerian ATR/BPN tentu saja siap membantu. Karena apapun bencana ini tidak diharapkan oleh kita semua. Tetapi sebagai bentuk penggantian dokumen-dokumen ini tentu saja negara akan hadir untuk memastikan rakyat tidak sampai ikut kesusahan dalam proses administrasinya,” pungkas Horison Mocodompis.

Pemprov Bali Tetapkan Tanggap Darurat

Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Letjen TNI Suharyanto mengatakan Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Tanggap Darurat Bencana selama satu minggu atau satu pekan setelah dilanda banjir di sejumlah titik, Rabu (10/9).

“Betul. Jadi Bapak Gubernur malam ini sudah keluarkan dan tanda tangan. Tadi diskusi, semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan dua Minggu. Tapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar, maka akan diralat cukup menjadi satu minggu,” kata Suharyanto usai mengikuti Rapat Koordinasi Banjir Provinsi Bali yang digelar di Kerta Sabha, Rumah Dinas Gubernur Bali, Denpasar, Rabu malam.

“Sehingga, nanti langsung kita melakukan langkah-langkah untuk perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana,” imbuhnya.

Suharyanto juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik dengan status tanggap darurat bencana yang baru ditetapkan itu.[]