Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bakal ada permintaan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa senilai Rp28,63 triliun untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut diungkapkan Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Kepala BGN Dadan menyebut lembaganya tetap optimis mampu menyerap 99 persen dari total dana Rp71 triliun yang telah dialokasikan tahun ini.
“Tambahan yang kita ajukan ke Kementerian Keuangan adalah Rp28,63 triliun. Jadi, Badan Gizi Nasional diprediksi akan menyerap 99 persen dana Rp71 triliun, kemudian ditambah dengan Rp28,63 triliun sehingga kita akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp99 triliun di tahun 2025,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).
Ia menjelaskan realisasi penyerapan anggaran BGN meningkat tajam sejak pertengahan tahun. Dari total pagu Rp71 triliun, hingga awal November penyerapan telah mencapai Rp43,47 triliun atau sekitar 61,2 persen dan diperkirakan terus bertambah seiring proses pembayaran sejumlah tagihan yang sedang berlangsung.
“Alhamdulillah penyerapan Badan Gizi Nasional ini memang terlihat eksponensial. Banyak pihak awalnya mengira kita bisa menyerap anggaran Rp71 triliun, karena Januari saja kami hanya menyerap Rp52 miliar, Februari Rp1,1 triliun, Maret Rp1,8 triliun, dan April baru Rp2,5 triliun,” katanya.
BGN membayangkan kebutuhan tambahan sebesar Rp29,5 triliun hingga akhir tahun. Penambahan itu mencakup Rp8,5 triliun pada akhir November, Rp10 triliun hingga pertengahan Desember, dan Rp11 triliun menjelang akhir Desember. Dana tersebut digunakan untuk melanjutkan bantuan MBG di seluruh wilayah penerima.
Dari total pagu Rp51,2 triliun untuk komponen bantuan makan bergizi, sudah terserap Rp36,23 triliun, tersisa Rp14,97 triliun.
Dengan proyeksi kebutuhan yang masih besar BGN memperkirakan kekurangan sekitar Rp14,53 triliun untuk menutup pelaksanaan program hingga akhir tahun 2025.
Tinggalkan Balasan