Jika di suatu daerah Kopdes Merah Putih maupun BUMDes belum aktif, maka UMKM dapat menggantikan peran tersebut. Namun BGN tetap menargetkan agar Kopdes Merah Putih dapat berfungsi optimal agar petani, nelayan, dan peternak bisa menyalurkan produk langsung ke koperasi sebelum dikirim ke SPPG.

Untuk memastikan keamanan pangan, BGN telah menerbitkan 4.246 sertifikasi bagi SPPG di seluruh Indonesia. Sertifikasi tersebut terdiri dari 2.208 SLHS, 1.127 Sertifikat Chef, 262 Sertifikat Halal, 227 sertifikasi HACCP, 316 sertifikasi ISO 22000 (FSMS), serta 106 sertifikasi ISO 45001 (K3).

“Upaya ini menegaskan mandat BGN, yaitu memastikan seluruh makanan yang diterima anak-anak Indonesia memenuhi standar kesehatan, keamanan, higienitas, dan mutu,” tandasnya.

Baca Juga
Rektor Unhas Bangga Prestasi Mahasiswa di PIMNAS dan Raihan Habibie Prize
Warga Protes Pohon Mahoni Ditebang di Pejaten Raya Jaksel, Trotoar Dipersoalkan
MPR Tetapkan 2 Desember sebagai Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Dari sisi pendanaan, Program MBG hingga kini mencatat pengajuan bantuan sebesar Rp32,12 triliun. Sebanyak Rp6 triliun telah dicairkan, sedangkan Rp6,19 triliun tercatat sebagai pembelanjaan.

Gunalan menambahkan, mayoritas aliran dana tersebut kembali ke masyarakat melalui UMKM, petani lokal, nelayan, hingga mitra komunitas sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.

Saat ini rantai pasok MBG digerakkan oleh 15.523 mitra resmi yang terdiri dari UMKM, koperasi, BUMDes, yayasan, CV, PT, hingga BUMD. Selain itu terdapat 32.227 supplier, termasuk 3.957 koperasi, 15.501 UMKM, serta 12.182 pemasok lokal lainnya.