Tangsel, ERANASIONAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan rantai pasok bahan pangan bergizi untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat, kebutuhan bahan baku dipastikan terus naik dan harus tersedia secara konsisten.
Plt. Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, menjelaskan bahwa pihaknya mengikuti arahan Presiden agar seluruh kebutuhan bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipenuhi langsung oleh petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.
“Kami mendorong pemasok dari kelompok bawah, terutama petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Harapannya, mereka tidak perlu membeli bahan baku dari pasar modern,” ujar Gunalan dalam forum diskusi Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program MBG melalui Supply Rantai Pasok Lintas Sektor di Tangerang Selatan, Senin (24/11/2025).
Ia menuturkan, SPPG membutuhkan pasokan yang stabil dan berkualitas karena mekanisme bantuan pemerintah mewajibkan pengajuan proposal setiap 10 hari serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, BGN kini fokus memperluas pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan UMKM lokal.
“Inilah pekerjaan kami di Badan Gizi Nasional, khususnya di Kedeputian Prokerma. Hari ini kami memperkuat kapasitas masyarakat dengan melibatkan UMKM sebagai pemasok utama,” jelasnya.
Gunalan menambahkan, dukungan pendanaan bagi UMKM bisa memanfaatkan berbagai skema yang tersedia, seperti LPDP, pembiayaan Bank Himbara, hingga sumber pembiayaan lain yang dapat dioptimalkan.
“Prinsipnya, bahan baku harus berasal dari petani, peternak, dan nelayan di lapisan bawah, sehingga perputaran ekonomi berlangsung di pasar kecil, bukan di kelompok usaha besar,” tegasnya.
Selain UMKM, Kopdes Merah Putih dan BUMDes juga didorong untuk terlibat sebagai pemasok. Menurutnya, Kopdes Merah Putih telah tercantum dalam petunjuk teknis sebagai pemasok utama program.
“Pelibatan Koperasi Merah Putih itu wajib, karena di juknis kami ada beberapa lembaga yang menjadi pemasok utama, salah satunya koperasi, kemudian BUMDes, dan UMKM,” ujarnya.



Tinggalkan Balasan Batalkan balasan