Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan untuk terus memperkuat komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kemenkeu, Masyita mengatakan salah satu langkah strategis ditempuh melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi global dengan lembaga internasional di bidang inklusi dan kesehatan keuangan (financial health).
DJSPSK kembali menegaskan pentingnya sektor keuangan yang sehat dan dalam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta ketahanan keuangan rumah tangga.
Dalam kerangka tersebut, Ratu Máxima selaku UN Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) melakukan kunjungan kerja selama tiga hari (25 s.d 27 November 2025) ke Indonesia. Sepanjang kunjungan tersebut,
Ratu Máxima mengikuti sejumlah pertemuan dengan Pemerintah Indonesia, termasuk di Kementerian Keuangan yang melibatkan DJSPSK. Pertemuan Tingkat Menteri – Ministerial Group Meeting Salah satu agenda utama dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Group Meeting) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Masyita mengatakan pertemuan ini mengangkat tema capaian Indonesia di sektor keuangan pada level individu dan rumah tangga, serta pembahasan mengenai kesehatan finansial (financial health).
Lanjut Masyita juga menyampaikan bahwa kemajuan teknologi dan pesatnya ekonomi digital mendorong inovasi di sektor keuangan, namun sekaligus meningkatkan risiko fraud dan scam.
“Indonesia saat ini memiliki tingkat inklusi keuangan sekitar 80,5%, namun literasi keuangan masih berada di kisaran 66,5%. Kesenjangan ini dapat berujung pada perencanaan keuangan yang kurang sehat dan kerentanan terhadap praktik fraud dan scam,” ujar Masyita dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Karena itu, kata dia, penguatan perlindungan konsumen harus berjalan seiring dengan perluasan inklusi dan peningkatan literasi keuangan.
“Kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan yang sudah tinggi dan literasi keuangan yang masih tertinggal, diperparah dengan ketimpangan akses dan kemampuan digital, membuat sebagian masyarakat lebih rentan terhadap penipuan berbasis layanan keuangan,” ujar Masyita.
DJSPSK Masyita mengatakan pemerintah bersama UNSGSA juga membahas pentingnya menjadikan kesehatan keuangan sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional, antara lain melalui penguatan koordinasi lintas lembaga di bawah kerangka Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) serta penyusunan peta jalan (roadmap) kesehatan keuangan nasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, lanjut dia mengatakan pemerintah memperkuat perlindungan konsumen melalui penguatan kerangka regulasi sektor keuangan, antara lain melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen secara lebih komprehensif.
Masyita mengungkapkan langkah ini dilengkapi dengan pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal, penguatan keamanan data, edukasi keuangan, serta upaya mengurangi kesenjangan digital melalui pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas digital masyarakat.
“Pemerintah dan pelaku industri memiliki peran penting, namun kewaspadaan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan juga tidak kalah menentukan,” ujar Masyita.
Sebagai informasi Ratu Máxima mengunjungi sejumlah penerima manfaat dan mitra program PBB di Solo, Bekasi, dan Jakarta, serta menghadiri rangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan Pemerintah Indonesia.
Tinggalkan Balasan