Jakarta ERANASIONAL.COM — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan ada 12 perusahaan yang terindikasi melanggar ketentuan hingga menjadi salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera. Ia juga menambahkan Kemenhut disebut tengah melakukan investigasi hal itu.

Pernyataan Menhut Raja disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

“Gakkum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara,” kata Menhut Raja.

Ia mengatakan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan.

“Gakkum kami sedang ada di lapangan dan Insyaallah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini,” ujar dia.

Selain itu, ia juga menjelaskan pada Februari 2025, telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan luas total 526.144 hektare.

Dalam waktu dekat, Kemenhut berencana mencabut 20 perizinan PBPH setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo.

Menhut Raja menjelaskan bermaksud juga melakukan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam.

“Akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang berkinerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di tiga provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persistnya, saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” ucapnya.

Penyebab Bencana Sumatera

Menhut Raja  mengungkap tiga faktor yang saling terkait sebagai penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Bencana banjir bandang dan longsor khususnya di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait,” kata Menhut Raja .

Pertama, kata dia, karena adanya siklus tropis senyar yang membuat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi.

“Namun juga ada karena bentuk geomorfologi DAS, serta yang ketiga tentu karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menhut Raja juga memaparkan data deforestasi di Indonesia pada tahun 2025.

Ia mengklaim deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan tahun 2024. Menurutnya, penurunan deforestasi juga terjadi di tiga daerah terkena bencana.

“Hingfa bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024. Atau menurunn 23,01 persen. Penurunan deforestasi tersebut juga terindentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04 persen, dan di Sumbar turun 14 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024,” tandas Menhut Raja.