Jakarta, ERANASIONAL.COM — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mundur dari kursi pemerintahan Prabowo Subianto karena dinilai gagal mengatasi banjir bandang dan longsor di Sumatera.

Hal itu disampaikan Usman Husin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas evaluasi banjir Sumatra di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia dinilai telah gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar dia.

Usman menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Kerusakan hutan saat ini menjadi tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.

Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, tetapi tidak selaras dengan kebijakan yang diambil. Misalnya, inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan.

Dia mengungkapkan, Bupati Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun pada 30 November 2025 Kementerian tetap menerbitkan izin baru.

“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar dia.